Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, mengkritik keras permainan video terbaru dari Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows, yang berlatar di Jepang feodal abad ke-16. Ishiba menyatakan bahwa permainan tersebut tidak menghormati budaya dan sejarah Jepang, khususnya karena menampilkan adegan di mana karakter utama, Yasuke, seorang samurai berkulit hitam, melakukan perusakan di sebuah kuil Shinto terkenal tanpa izin. Lebih dari 100.000 orang telah menandatangani petisi yang mengecam ketidakakuratan historis dan ketidakpekaan budaya dalam game tersebut.

Menanggapi kekhawatiran bahwa penggambaran perusakan kuil dalam game dapat mendorong tindakan serupa di dunia nyata, Ishiba menyatakan bahwa pemerintah akan berkonsultasi dengan berbagai kementerian untuk mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang dapat diambil terhadap Ubisoft. Beliau menegaskan pentingnya menghormati budaya dan agama suatu negara, serta menekankan bahwa tindakan yang tidak menghormati nilai-nilai tersebut tidak dapat diterima. ​

Sebagai respons terhadap kontroversi ini, Ubisoft merilis patch hari pertama yang mengubah mekanisme dalam game terkait kuil dan tempat suci. Patch tersebut membuat meja dan rak di kuil menjadi tidak dapat dihancurkan, meskipun beberapa objek lain seperti mangkuk tetap dapat dirusak. Selain itu, karakter yang tidak bersenjata tidak akan berdarah saat diserang di area kuil, sebagai upaya lebih lanjut untuk menghormati lingkungan sakral tersebut. Perubahan ini diterapkan secara global. ​

Kontroversi ini menyoroti pentingnya representasi budaya yang akurat dan sensitif dalam media hiburan, serta tanggung jawab pengembang game dalam menghormati nilai-nilai budaya dari setting yang mereka gunakan.